Program strategis untuk meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman secara terpadu di seluruh Indonesia. Meliputi pembangunan rumah, jalan lingkungan, sistem drainase, fasilitas sanitasi, sistem air minum, pengelolaan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran. Program ini mengintegrasikan aspek teknis, sosial, dan lingkungan dengan target mencapai 0% kumuh pada 2030 melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah di 334 kabupaten/kota.

Program komprehensif untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan akses air bersih di kawasan permukiman melalui penyediaan fasilitas sanitasi layak bagi masyarakat. Mencakup pembangunan jamban keluarga, sistem pengelolaan air limbah, instalasi air minum komunal, dan program promosi kesehatan lingkungan. Menjangkau 38 provinsi dengan 19 Balai Pelaksana yang mendukung target nasional meningkatkan rumah bersanitasi layak dari 85% menjadi 100% pada tahun 2030.

Program inovatif untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Program ini memberikan dukungan finansial dan teknis kepada MBR untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumah mereka secara mandiri. Dengan mekanisme pemberian stimulan, pelatihan konstruksi, dan verifikasi kualitas, program ini telah membantu ribuan keluarga memiliki rumah yang sehat dan layak huni. Target DIPA 2025 sebesar 14.539 unit dengan fokus pada daerah perkotaan dan pinggiran kota yang memiliki konsentrasi kumuh tinggi.

Program pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) fokus pada penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan permukiman yang sehat dan layak. Meliputi pembangunan jalan lingkungan, sistem drainase, instalasi air bersih, pengelolaan sampah, serta sistem perlindungan kebakaran di kawasan permukiman kumuh dan permukiman formal. Program ini bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan operasional PSU melalui penguatan kelembagaan pengelola dan mekanisme pembiayaan yang jelas. Target 2025 mencakup 300 lokasi pembangunan PSU baru dengan fokus pada daerah tertinggal dan terpencil yang belum memiliki infrastruktur memadai.