Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman | Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Satu portal terpadu untuk mengakses seluruh ekosistem digital Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
Provinsi Binaan
Kab/Kota Terjangkau
Ha Kumuh Tertangani
Aplikasi Live
Segera Hadir
Provinsi Binaan
Kab/Kota Terjangkau
Ha Kumuh Tertangani
Aplikasi Live
Segera Hadir
Mengenal lebih dekat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman merupakan salah satu direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.
Direktorat ini memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta melakukan pembinaan teknis dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, perdesaan, dan khusus secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan sesuai rencana tata ruang wilayah.
Sebelumnya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2024), tugas dan fungsi pengembangan kawasan permukiman dialihkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) yang berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024.
Tujuan utama direktorat adalah mewujudkan lingkungan hunian yang layak untuk mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat, dengan fokus pada tiga area utama.
Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman RI
Direktorat Jenderal
Kawasan Permukiman
Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman
Penanganan permukiman kumuh, penataan kawasan, dan pengembangan infrastruktur permukiman di wilayah perkotaan di seluruh Indonesia.
Pengembangan infrastruktur dasar permukiman perdesaan untuk mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk program PISEW dan KPPN.
Pembangunan kawasan permukiman di wilayah perbatasan negara, pulau-pulau kecil terluar, kawasan rawan bencana, pasca bencana, dan kawasan tertentu lainnya.
Dasar Hukum: Perpres 191/2024 & Permen PKP No. 1/2024
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, perdesaan, serta kawasan permukiman khusus.
Penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan permukiman perkotaan, perdesaan, dan khusus
Pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan permukiman dan fasilitasi penyediaan tanah
Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman
Perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman
Penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK)
Pengembangan jejaring kemitraan dan fasilitasi pembinaan kelembagaan dalam pengembangan kawasan permukiman
Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman
Program strategis untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
Kota Tanpa Kumuh
Program strategis penanganan permukiman kumuh di 269 kab/kota, 11.067 desa/kelurahan. Target: 23.656 Ha kumuh tertangani melalui pendekatan kolaboratif.
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
Fasilitasi pembangunan infrastruktur perdesaan di 1.664+ kecamatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Permukiman Perbatasan & Pulau Terluar
Pembangunan kawasan permukiman di 5.548 Ha kawasan khusus termasuk wilayah perbatasan, pulau kecil terluar, kawasan rawan dan pasca bencana.
Database Terpadu Kawasan Kumuh
Pendataan dan pemutakhiran data kawasan kumuh terintegrasi di seluruh Indonesia. Mendukung kebijakan berbasis data.
Bukti dampak program melalui perbandingan sebelum dan sesudah penanganan
Transformasi bantaran sungai Ciliwung dari kawasan kumuh menjadi permukiman layak huni dengan infrastruktur sanitasi dan ruang terbuka hijau.
Pantau capaian dan progress setiap program secara transparan
Progress tahunan 2019-2025
Klik provinsi untuk melihat detail capaian program dan data kumuh
Klik pada provinsi di peta untuk melihat detail capaian program
Satu portal terpadu untuk mengakses seluruh sistem informasi digital Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
Dokumentasi rapat otomatis dengan transkripsi AI dan ringkasan cerdas
Coming SoonChatbot RAG berbasis AI untuk kebijakan dan regulasi Kementerian
Coming SoonInspeksi lapangan mobile-first dengan pelaporan foto geotagged
Coming SoonGenerator laporan otomatis berbasis AI dari data program
Coming SoonPemetaan geospasial kawasan kumuh dengan analisis citra satelit AI
Coming SoonPlatform musyawarah perencanaan pembangunan kawasan permukiman online
Coming SoonSistem manajemen dan monitoring aset hasil pembangunan infrastruktur
Coming SoonBusiness intelligence & dashboard analitik kinerja program direktorat
Coming SoonMonitoring real-time kesehatan seluruh ekosistem digital Bangkim
Semua Sistem Operasional
Terakhir diperiksa: 9/2/2026, 15.23.36
Data capaian Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman secara kumulatif
Provinsi Binaan
Kabupaten/Kota
Kab/Kota Kotaku
Desa/Kelurahan Sasaran
Hektar Kumuh Tertangani
Hektar Kawasan Khusus
Kecamatan PISEW
Ha Kawasan Perdesaan
* Data berdasarkan capaian kumulatif program Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
Akuntabilitas penggunaan anggaran program secara terbuka
Alokasi
Rp 7.150 M
Realisasi
Rp 1.805 M
Persentase
25.2%
Kronologi pencapaian dan milestone penting Direktorat Bangkim
Pencanangan program Kota Tanpa Kumuh nasional
Pendataan awal 38.431 Ha kumuh di seluruh Indonesia
Milestone pertama penanganan kumuh skala nasional
Ekspansi program PISEW ke 1.000+ kecamatan
Target kumulatif 10.000 hektar tercapai
Protokol pelaksanaan program di masa pandemi
Peluncuran sistem database kumuh berbasis web
Peningkatan signifikan capaian kumulatif
Peluncuran dashboard monitoring real-time
Perpres 191/2024 — Kementerian PKP sebagai kementerian tersendiri
Target kumulatif 20.000 hektar terlampaui
Peluncuran portal SuperApp dengan 5 aplikasi terintegrasi
Upgrade major dengan 10 fitur baru world-class
Unduh dokumen regulasi, pedoman, laporan, dan publikasi resmi
Peraturan Presiden tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rencana Strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman periode 2025-2029
Laporan tahunan capaian dan kinerja Direktorat Bangkim tahun 2024
Pedoman teknis pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penanganan kawasan kumuh
Panduan pelaksanaan program PISEW tahun anggaran 2025
Dataset profil kawasan kumuh seluruh provinsi tahun 2024
Kompilasi informasi penting tentang kawasan permukiman Indonesia
Berita dan informasi terkini dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
Portal SuperApp Bangkim mendapatkan upgrade major dengan penambahan peta interaktif, galeri dampak program, tracker progress, dan fitur transparansi anggaran.
SelengkapnyaProgram KOTAKU dan inisiatif terkait berhasil menangani lebih dari 20.000 hektar kawasan kumuh di 269 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
SelengkapnyaRakornas dihadiri perwakilan dari 38 provinsi membahas target dan strategi pelaksanaan program pengembangan kawasan permukiman tahun 2025.
SelengkapnyaKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2024, mengukuhkan pengelolaan kawasan permukiman secara mandiri.
SelengkapnyaProgram PISEW memperluas jangkauan ke 200 kecamatan baru di wilayah perdesaan strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar.
SelengkapnyaEkosistem digital Direktorat Bangkim terus berkembang dengan 5 aplikasi yang sudah operasional dan 8 aplikasi dalam tahap pengembangan.
SelengkapnyaSampaikan pertanyaan, masukan, atau laporan terkait program kawasan permukiman
Alamat
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telepon
(021) 7228-496
Website
https://pkp.go.idKirim Saran & Masukan
Via Google Form